Warga Bukit Duri Menang Gugatan “Class Action” soal Penggusuran

Warga Bukit Duri Menang Gugatan "Class Action" soal Penggusuran

                 JAKARTA,  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memutus gugatan class action (gugatan yang diajukan seseorang atau sebuah kelompok kecil atas nama sebuah kelompok besar) yang diajukan warga Bukit Duri terkait penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta pada 28 September 2016. Dalam putusan yang dibacakan pada Rabu (25/10/2017), hakim memenangkan warga.

“Hasilnya gugatan warga Bukit Duri diterima, kemudian Pemprov DKI dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum,” kata pengacara warga penggugat, Vera Soemarwi ketika dikonfirmasi, Rabu malam.

Baca Juga : Revisi Perppu Ormas Akan Perluas Larangan Ideologi yang Bertentangan dengan Pancasila

Vera mengatakan, dalam amar putusannya majelis hakim menyatakan penggusuran yang dilakukan pemerintah telah melanggar hak asasi manusia. Pemerintah secara sewenang-wenang menggusur warga penggugat tanpa musyawarah dan ganti rugi yang berkeadilan. Atas pertimbangan itu, warga dinyatakan berhak menerima ganti rugi.

“Ganti rugi yang diputuskan hakim itu Rp 200 juta untuk 89 anggota kelompok dan empat perwakilan kelompok,” ujar Vera.

Vera mengatakan putusan ini akan diserahkan majelis hakim dalam waktu satu hingga dua minggu ke depan setelah diperbaiki. Ia berharap pemerintah segera membayarkan ganti rugi,

“Pasti kami meminta kepada Pemprov agar memproses putusan ini,” ujar Vera.

Gugatan class action diajukan sebagian warga Bukit Duri pada 10 Mei 2016 setelah rumah mereka yang terletak di bantaran Sungai Ciliwung dipastikan akan digusur.

Normalisasi sungai tersebut dinilai warga tidak memiliki dasar hukum sehingga tidak bisa dilanjutkan.

Support by  : kompas.com