” Walkout ” Waktu Jokowi Pidato, Kadiv Demokrat Juga akan Bisa Sanksi

" Walkout " Waktu Jokowi Pidato, Kadiv Demokrat Juga akan Bisa Sanksi

              JAKARTA, Kepala Divisi Advokasi serta Pertolongan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean juga akan memperoleh sangsi karna melalukan tindakan walkout waktu Presiden Joko Widodo berpidato di Rapat Pimpinan Nasional Demokrat, Sabtu minggu kemarin.

” Begitu saya sesalkan itu berlangsung. Pasti ada sangsi, minimum teguran kelak, ” kata Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin pada Kompas. com, Selasa (13/3/2018).

Amir menyebutkan, sikap yang diperlihatkan Ferdinand begitu tidak layak karna tidak menghormati Jokowi jadi tamu undangan yang ada. Meski sekian, sangsi apa yang juga akan diberi juga akan bergantung dengan kontrol yang dikerjakan Komisi Pengawas Demokrat pada Ferdinand.

” Komisi pengawas juga akan mengecek serta referensinya ke Dewan Kehormatan, ” kata Amir.

Amir juga mengakui tidak dapat terima argumen Ferdinand yang menyebutkan kalau aksinya itu yaitu sikap pribadi. Menurutnya, argumen itu tidak relevan karna acara Rapimnas Demokrat adalah acara resmi partai. Terlebih, Ferdinand juga ikut memublikasikan tindakan walkout itu di Twitter.

Baca Juga : Kadiv Demokrat ” Walkout ” Waktu Jokowi Pidato di Rapimnas, Ini Argumennya

Ferdinand terlebih dulu beralasan walkout karna kecewa dengan Jokowi yg tidak penuhi janji-janji politiknya.

” Ketika beliau pidato, saya pilih keluar dari ruang. Itu yaitu ekspresi kekecewaan saya dengan beliau yg tidak penuhi janji politiknya ketika pilpres dahulu, ” kata Ferdinand pada Kompas. com, Senin (12/3/2018).

Bekas relawan Jokowi di Bara JP ini menilainya, banyak janji yang di sampaikan Jokowi, namun tidak terealisasi seperti harusnya. Umpamanya, berkaitan utang luar negeri Indonesia yang saat ini membengkak.

” Beliau dahulu mengutamakan juga akan menampik utang luar negeri, namun saat ini utang kita makin menjadi-jadi, ” tuturnya.

Ferdinand mengakui tidak takut ditegur Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono berkaitan aksinya itu. Sebab, hingga sekarang ini juga belumlah ada ketentuan resmi kalau Demokrat mensupport Jokowi di Pilpres 2019. Oleh karenanya, tiap-tiap kader memiliki hak menyuarakan gagasannya.

OSO berasumsi komunikasi antarpartai politik mendekati pemilu adalah hal yang lumrah.

Support by : kompas.com