Tolak Pilkada Via DPRD, Presiden PKS: Oligarki Bisa Makin Berkuasa

Agen Judi Online – Presiden PKS Sohibul Iman menampik pilihan pilkada lewat DPRD. Sohibul memandang kekuasaan politik akan makin bebas berkuasa bila pemilihan kepala daerah dikerjakan melalui DPRD.

“Karena itu jika pilkada itu dikerjakan DPRD, karena itu peluang oligarki makin berkuasa itu benar-benar mengagumkan, sebab ruangan eksploitasinya itu makin menyempit, makin mempermudah mereka untuk selanjutnya mengurus oligarki ini. Karenanya, kami masih memiliki pendapat jika penentuan langsung itu masih lebih baik,” tutur Sohibul di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (19/11/2019).

Sohibul menjelaskan semestinya pemilihan kepala daerah masih diselenggarakan dengan cara langsung. Menurut dia, jika pemilihan kepala daerah dikerjakan dengan cara langsung, kesempatan untuk memperoleh calon yang memiliki integritas makin banyak.

“Jika diambil oleh rakyat, beberapa orang yang memiliki integritas masih punyai kesempatan untuk masuk dalam perputaran kekuasaan. Serta kita mengharap orang memiliki integritas, berkapabilitas itu makin banyak yang masuk di perputaran kekuasaan. Jadi kami melihat penentuan langsung masih lebih baik,” tuturnya.

Baca Juga : Pesan Tan Joe Hok: Pebulutangkis Masa Kini Butuh Pelatihan Mental

Awalnya, Mendagri Tito Karnavian ingin ada analisis masalah kedewasaan demokrasi setiap wilayah bila nanti hasil analisis akademik tunjukkan memerlukan skema asimetris untuk pemilihan kepala daerah. Menurut Tito, di wilayah yang dipandang pahami demokrasi, pemilihan kepala daerah bisa langsung diaplikasikan.

Tetapi, kata Tito, lain narasi bila di wilayah itu penduduknya belum mempunyai kedewasaan demokrasi yang oke.

“Tetapi di wilayah tersendiri yang tingkat kedewasaan demokrasi rendah, itu ingin berbusa-busa calon kepala wilayah bicara mengenai programnya, tidak didengar. Sebab memang potensi cendekiawan literasi rendah, tidak nyampai,” tutur Tito, Senin (18/11).

“Hingga pilihannya asimetris mungkin, yakni di wilayah yang Index Democratic Maturity tinggi, ini pemilihan kepala daerah langsung. Yang rendah, karena itu ini proses lain, apa lewat DPD, DPRD seperti dahulu. Tetapi bagaimana reduce damage jika masalah di DPRD, bagaimana dengan berdiri sendiri barusan, mereka dapat terakomodir jalan keluarnya seperti apa?” lanjut Tito.