Soal Laporan kepada KPU DKI, Taufik Akan Konsultasi dengan Kuasa Hukum

JAKARTA – Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohamad Taufik memperhitungkan kembali laporan-laporannya ke beberapa lembaga pada KPU DKI.

Hal seperti ini sebab Mahkamah Agung sudah akan memutus jika bekas terpidana korupsi dapat turut Penentuan Legislatif 2018.

“Masalah laporan-laporan saya, saya ingin konsultasi dahulu sama rekan-rekan lawyer nih. Besok saya ingin konsultasi,” tutur Taufik saat dihubungi, Jumat (14/9/2018).

Taufik belumlah dapat akan memutus apa akan meneruskan atau mencabut pelaporannya.

Keputusannya bergantung hasil konsultasi dengan pengacara.

Taufik juga minta KPU DKI kooperatif dengan taat pada putusan MA.

Dia menyampaikan, namanya mesti ada di daftar calon masih (DCT) yang diumumkan 20 September yang akan datang.

Dia menilainya KPU tidak miliki argumen lagi untuk menghentikannya ikuti Penentuan Legislatif 2019.

“Mesti ada dong nama saya, waktu KPU ingin tidak mematuhi lagi ketetapan MA?” tutur Taufik.

Taufik telah memberikan laporan KPU DKI ke beberapa instansi.

Awalannya dia mengadu ke Bawaslu DKI Jakarta sebab KPU DKI tidak memasukannya ke daftar calon sesaat (DCS).

Taufik juga menang dalam laporannya di Bawaslu.

Akan tetapi, KPU DKI pilih tunda menjalankan putusan Bawaslu DKI. Taufik juga meneruskan laporannya ke DKPP serta Polda Metro Jaya.

Awal mulanya, MA memutuskan uji materi Masalah 60 huruf j Ketentuan Komisi Penentuan Umum (PKPU) Nomer 20 Tahun 2018 mengenai tentang Penyalonan Anggota DPR serta DPRD Kabupaten/kota pada Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 mengenai Pemilu (UU Pemilu) pada Kamis (13/9/2018).

Baca Juga : Lawan Real Madrid, Athletic Bilbao Siapkan Strategi Hentikan Bale

Masalah yang ditest materikan itu mengatur masalah larangan buat bekas terpidana masalah korupsi, bekas bandar narkoba serta kejahatan seksual pada anak untuk maju jadi caleg.

Dalam putusannya, MA mengatakan jika larangan bekas terpidana masalah korupsi jadi calon anggota legislatif bertentangan dengan UU Pemilu.

“Pertimbangan hakim jika PKPU itu bertentangan dengan UU Nomer 7 Tahun 2017,” tutur Juru Bicara MA Suhadi