Puan serta Pramono Dimaksud Terima Uang E-KTP, Jokowi Katakan, ” Bila Ada Bukti, Sistem Saja “

Puan serta Pramono Dimaksud Terima Uang E-KTP, Jokowi Katakan, " Bila Ada Bukti, Sistem Saja "

            JAKARTA, Presiden Joko Widodo mulai bicara tentang dua menterinya, Puan Maharani serta Pramono Anung, yang disebut-sebut terima uang hasil korupsi project e-KTP.

Jokowi menyatakan kalau Indonesia adalah negara hukum. Bila memanglah ada bukti kuat, ia menyerahkannya ke sistem hukum.

” Negara kita yaitu negara hukum. Jadi, bila ada bukti hukum, sebagian kenyataan hukum, ya, diolah saja, ” tutur Jokowi di Gedung Sekretariat Negara, Kompleks Istana Presiden Jakarta, Jumat (23/3/2018).

Bila memanglah ke-2 menterinya ikut serta dalam pusaran korupsi itu, Jokowi memohon mereka turut bertanggungjawab.

” Semuanya memanglah mesti berani bertanggungjawab, ” lanjut dia.

Walau sekian, Jokowi mengingatkan kembali kalau sistem hukum atas dua menterinya itu bila memanglah penegak hukum temukan kenyataan serta bukti yang kuat berkaitan praktek korupsi itu.

” Dengan catatan barusan, ada sebagian kenyataan, bukti-bukti hukum yang kuat, ” tutur Jokowi.

Tersangka korupsi project e-KTP, Setya Novanto, mengatakan, ada uang hasil korupsi yang mengalir pada dua politisi PDI Perjuangan, yaitu Puan Maharani serta Pramono Anung.

Menurut Novanto, keduanya semasing memperoleh 500. 000 dollar Amerika Serikat.

” Bu Puan Maharani, Ketua Fraksi PDI-P, serta Pramono yaitu 500. 000 dollar AS. Itu info Made Oka, ” kata Setya Novanto pada majelis hakim waktu di check jadi terdakwa.

Baca Juga : Cerita Eks Gafatar, Mengabdi di Orang-orang serta Selesai Terusir

Menurut Novanto, satu saat entrepreneur Andi Agustinus dengan kata lain Andi Narogong serta Made Oka Masagung datang ke tempat tinggalnya. Oka mengemukakan, ia telah menyerahkan uang pada anggota DPR.

” Saya bertanya, ‘Wah untuk siapa? ‘. Disebutlah tidak kurangi rasa hormat, saya mohon maaf, ada Andi untuk Puan Maharani 500. 000 serta Pramono 500. 000, ” kata Novanto.

Nama Pramono serta Puan di ketahui tidak termasuk juga dalam daftar penerima aliran dana korupsi e-KTP yang disusun jaksa KPK dalam dakwaan. Keduanya juga belum juga sempat di check jadi saksi oleh KPK.

Pramono sendiri menyanggah tudingan itu. Waktu project e-KTP bergulir, ia memanglah menjabat Wakil Ketua DPR. Tetapi, jabatannya itu tidak terkait dengan Komisi II yang mengulas project e-KTP.

” Periode 2009-2014, saya pimpinan DPR yang membawahi serta mengoordinasikan Komisi IV s/d Komisi VII, sekalipun tidak terkait dengan Komisi II serta sekalipun tidak terkait dengan Tubuh Biaya, ” tutur Pramono waktu didapati di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

” Asumsinya, bila ada yang berikan (uang), tentu yang terkait dengan jabatan serta kedudukannya. Dalam hal semacam ini, saya tidak sempat ngomong satu kata juga yang terkait atau punyai urusan dengan e-KTP, ” lanjut dia.

Pramono juga siap dikonfrontasi dengan siapapun untuk menunjukkan kalau dianya tidak terima uang.

” Karna ini menyangkut integritas, saya jadi orang yang panjang dalam karir politik, jadi pribadi, pastinya saja siap dikonfrontasi dengan siapapun, dimana saja, setiap saat, monggo-monggo saja, ” tutur Pramono.

Bahkan juga, Pramono menyatakan kalau dianya juga siap dikonfrontasi dalam persidangan.

” Ya, monggo-monggo saja karna ini telah menyangkut integritas, ” katanya.

Support by : kompas.com