OSO Disarankan Fokus Urus Hanura Ketimbang Maju Jadi Calon DPD

JAKARTA – Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu serta Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini merekomendasikan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang ( OSO), berkonsentrasi mengatur partainya.

Titi menjelaskan, rintangan parpol dalam Pemilu 2019 berat, karena parliamentary threshold atau ujung batas parlemen naik jadi 4 %. Sebaiknya, pimpinan parpol berkonsentrasi mengurus partainya agar dapat melalui ujung batas parlemen.

Begitu halnya OSO. Ditambah lagi, putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 melarang anggota DPD rangkap jabatan menjadi anggota parpol.

“Menjadi pimpinan paprol, semakin lebih arif jika yang berkaitan berkonsentrasi mengatur partai, mengurus partai jadi partai yang maju serta moderen, serta membiarkan kontestasi DPD itu diurus oleh orang di luar pengurus partai politik,” kata Titi waktu didapati di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (27/11/2018).

Titi mengharap, menjadi elite politik, Ketua DPD periode 2014-2019, serta sisi dari konsolidasi yang mengangkat salah satunya pasangan capres serta wapres, OSO sudi untuk dengarkan pendapat darinya.

Bila nanti sudi mundur dari penyalonannya menjadi anggota DPD, Titi ikut mengharap ketetapan OSO mendapatkan suport dari banyak pihak. Karena, hal tersebut untuk wujudkan kebaikan skema ketatanegaraan.

“Semoga ketetapan politik itu di dukung oleh rekan-rekan konsolidasi yang lainnya, jika ini untuk kebaikan ketatanegaraan kita,” tutur Titi.

Seperti didapati, KPU mencoret OSO menjadi calon anggota DPD karena tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari parpol. OSO dipandang masih tetap terdaftar menjadi anggota parpol.

Menurut putusan MK, anggota DPD dilarang rangkap jabatan menjadi anggota parpol.

Ketentuan tentang larangan anggota DPD rangkap jabatan tertera dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin, (23/7/2018).

Atas putusan KPU itu, OSO melayangkan tuntutan ke Mahkamah Agung (MA) serta Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Baca Juga : KPK Pertimbangkan Perberat Tuntutan Terhadap Buronan Kasus DPRD Sumut

MA menyetujui tuntutan uji materi OSO berkaitan PKPU Nomer 26 Tahun 2018 yang berisi prasyarat penyalonan anggota DPD.

Sesaat Majelis Hakim PTUN ikut menyetujui tuntutan Ketua Umum Partai Hanura itu serta menggagalkan surat ketetapan (SK) KPU yang mengatakan OSO tidak penuhi prasyarat (TMS) menjadi calon anggota DPD. Hakim ikut memerintah KPU untuk mencabut SK itu.