Menteri ATR: Ada 1.000 Hektar Lahan untuk Relokasi Korban Bencana Sulteng

JAKARTA – Menteri Agraria serta Tata Ruangan Sofyan Djalil mengatakan sekarang ini telah ada 1.000 hektar tanah yang siap dipakai untuk relokasi korban terdampak gempa bumi di Sulawesi Tengah.

Hal tersebut dikatakan Sofyan selesai ikuti rapat bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla sebagai pemimpin perlakuan korban gempa serta tsunami Sulteng, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (5/11/2018).

“Masalah relokasi itu ada yang telah teridentifikasi ada 1.000 hektar tanah HGB (Hak Untuk Bangunan), yang sampai kini ngangur yang akan dipakai untuk daerah relokasi,” kata Sofyan.

Dia memberikan untuk mendukung proses relokasi nanti dibikin ketentuan daerah (perda). Perda akan mengendalikan larangan pembangunan di selama jalan yang dilewati sesar gempa.

Sekarang ini, kata Sofyan, pemerintah selalu menyempurnakan pemetaan lokasi riskan gempa di Palu serta kota atau kabupaten di Sulawesi Tengah yang lain.

“Intinya beberapa daerah yang tidak bisa dibuat kembali akan diumumkan menjadi daerah merah yang memang benar-benar tidak bisa dibuat,” tutur Sofyan.

“Tapi mesti diputuskan berbentuk Perda Gagasan Detil Tata Ruangan (RDTR) di daerah itu tidak bisa dibuat. Jadi mesti dipindahkan terpenting ialah yang terkena likuefaksi,” lanjut ia.

Selain itu Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola mengatakan sekarang ini ada seputar 300 hektar tempat yang terdampak likuefaksi saat gempa di Palu, Sulawesi Tengah, berlangsung.

Hal tersebut dikatakan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola selesai mengadiri rapat proses rekonstruksi serta rehabilitasi Sulawesi Tengah pascabencana di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (5/11/2018).

“Selain itu (terdampak) likuefaksi kira-kira 300 hektar,” kata Longki Djonggala.

Banyak daerah di Palu yang terdampak likuefaksi salah satunya Desa Tolo, Kelurahan Talise, serta Kelurahan Petobo.

Baca Juga : Seorang Polisi Perancis Ditemukan Tewas di Rumah Dinas Perdana Menteri

Selain itu daerah di Donggala yang terdampak likuifaksi adalah Desa Loli Aliran serta lokasi pantai barat.

Pengaturan Perda direncanakan tuntas pada Desember 2018 hingga 2019 proses relokasi serta pembangunan infrastruktur pendukung dapat dikerjakan.

“Diupayakan tanah punya negara atau tanah yg berstastus HGU atau HGB. Semejtara tidur tidak ada kegiatan itu yang akan dipakai. Begitu cukuplah. Itu lahan-lahan yang tidur. Cukuplah jauh ada, 5 km (dari lokasi riskan gempa),” lanjut Longki.