KPU Minta Waktu Tambahan untuk Jawab Permohonan Sengketa Oesman Sapta

JAKARTA – Komisi Penentuan Umum ( KPU) minta penambahan waktu pada Tubuh Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk menjawab permintaan tuntutan sengketa yang diserahkan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (Oso).

Keinginan itu, dikatakan dalam sidang pembacaan permintaan tuntutan yang diselenggarakan Bawaslu, Senin (24/9/2018) sore.

Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi menyampaikan, pihaknya minta waktu penambahan karena baru terima salinan permintaan tuntutan Jumat (21/9/2018).

“Kami meminta penambahan waktu sebab kami terima salinan permintaan baru Jumat malam, sesaat Sabtu serta Minggu tidak konsentrasi ke masalah (deklarasi kampanye damai) ini, hingga untuk membuat jawaban dengan komplet sesuai dengan realitas fakta yang kami miliki, kami meminta penambahan waktu,” kata Pramono di kantor Bawaslu, Senin (24/9/2018).

Pramono belumlah bisa pastikan, apa dengan lakukan tuntutan ke Bawaslu bisa merubah status Oso dari yang sebelumnya tidak penuhi prasyarat (TMS) menjadi calon legislatif DPD, jadi penuhi prasyarat (MS).

Akan tetapi, Pramono meyakini langkah KPU yang mencoret Oso dari Daftar Calon Masih (DCT) sudah sama dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang calon anggota DPD rangkap jabatan menjadi pengurus parpol.

“Apakah yang sudah dikerjakan KPU sudah sama dengan MK, melarang pengurus partai politik jadi calon legislatif DPD, kami menyikapi itu dengan membuat revisi PKPU,” jelas Pramono.

“Ketentuan itu juga diundangkan Kemenkumham (Kementerian Hukum serta HAM), serta itu juga kita aplikasikan ke caleg-caleg DPD lainnya,” sambungnya.

Selain itu, kuasa hukum OSO Dodi Abdul Kadir menyebutkan tidak semestinya KPU menggugurkan Oso menjadi calon legislatif DPD. Karena, nama Oso awal mulanya sudah masuk ke Daftar Calon Sesaat (DCS) yang diedarkan KPU, 19 Juli 2018.

Sesaat putusan MK tentang larangan calon legislatif DPD rangkap jabatan, baru muncul setelag Oso masuk DCS.

“Semestinya tidak coret nama Pak Oso sebab jadwal pendaftaran sendiri itu telah ditutup, orang telah disahkan menjadi calon anggota sesaat (DCS) serta dinyatakan penuhi prasyarat,” kata Dodi.

KPU tidak mengambil keputusan Oso menjadi calon anggota DPD karena tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari parpol. Oleh karena itu, Oso dipandang masih tetap terdaftar menjadi anggota parpol.

Menurut putusan Mahkamah Konstitusi (MK), anggota DPD dilarang rangkap jabatan menjadi anggota parpol.

Baca Juga : Disaksikan Sandiaga, Jokowi Dapat Penghargaan Tokoh Pemerataan Pembangunan

Seperti didapati, ketentuan tentang larangan anggota DPD rangkap jabatan tertera dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada Senin, (23/7/2018).

Hal seperti ini mengacu pada ketetapan MK yang mengatakan anggota DPD tidak bisa rangkap jabatan dengan parpol.