KPK Tentukan 38 Anggota serta Bekas DPRD Sumut Jadi Tersangka

KPK Tentukan 38 Anggota serta Bekas DPRD Sumut Jadi Tersangka

             JAKARTA, Komisi Pemberantasan Korupsi mengambil keputusan 38 anggota DPRD Kota Sumatera Utara periode 2009-2014 serta 2014-2019 jadi tersangka.

Mereka disangka terima suap berbentuk hadiah atau janji dari bekas Gubernur Propinsi Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, berkaitan peranan serta kewenangan mereka jadi anggota dewan di periode itu.

Penetapan tersangka itu di konfirmasi Ketua KPK Agus Rahardjo. Menurut Agus, KPK telah keluarkan surat pada 29 Maret 2018, yang diperuntukkan pada Ketua DPRD Propinsi Sumut.

Surat itu tentang pemberitahuan penyidikan oleh KPK tentang sangkaan tindak pidana korupsi oleh beberapa anggota DPRD Sumut itu. Dalam surat itu dilampirkan nomor surat perintah penyidikan (sprindik) per tanggal 28 Maret 2018.

” Itu surat surat pengantar, dilampiri sprindik untuk semasing tersangka, di tandatangani pimpinan, ” kata Agus, lewat pesan singkat pada Kompas. com, Jumat (30/3/2018) malam.

Sejumlah 38 anggota serta bekas anggota DPRD Sumut yang jadi tersangka baru masalah suap Gatot yaitu Rijal Sirait, Rinawati Sianturi, Rooslynda Marpaung, Fadly Nurzal, Abu Bokar Tambak, Enda Mora Lubis, M Yusuf Siregar.

Baca Juga : Perayaan Paskah di Kota Syariat Islam

Lalu, Muhammad Faisal, DTM Abul Hasan Maturidi, Biller Pasaribu, Richard Eddy Marsaut Lingga, Syafrida Fitrie, Rahmianna Delima Pulungan, Arifin Nainggolan, Mustofawiyah, Sopar Siburian, Analisman Zalukhu, Tonnies Sianturi, Tohonan Silalahi, Murni Elieser Verawaty Munthe, Dermawan Sembiring.

Yang lain, yaitu Arlene Manurung, Syahrial Harahap, Restu Kurniawan Sarumaha, Washington Pane, John Hugo Silalahi, Ferry Suando Tanuray Kaban, Tunggul Siagian, Fahru Rozi, Taufan Agung Ginting, Tiaisah Ritonga, Helmiati, Muslim Simbolon, Sonny Firdaus, Pasiruddin Daulay, Elezaro Duha, Musdalifah, serta Tahan Manahan Panggabean.

Mereka didugakan tidak mematuhi Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Th. 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi seperti dirubah dengan UU Nomor 20 Th. 2001 jo Pasal 64 Ayat (1) serta Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Agus belum juga ingin mengatakan dengan khusus sangkaan suap untuk anggota DPRD Sumut itu berkaitan perkara apa.

Support by : kompas.com