KPI-Kemenkominfo Disuruh Pelajari Izin Empat TV Berkaitan Iklan Perindo

Ambaranie Nadia Kemala Movanita

KPI-Kemenkominfo Disuruh Pelajari Izin Empat TV Berkaitan Iklan Perindo

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Meutya Hafid saat memberikan pernyataan kepada KompasTekno, Rabu (8/6/2016)

JAKARTA, Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid, memohon Kementerian Komunikasi serta Informatika dan Komisi Penyiaran Indonesia mengevaluasi lagi izin tv yang menayangkan iklan Partai Perindo terlalu berlebih.

Empat stasiun tv yang disebut yakni RCTI, Global TV, MNC TV serta INEWS TV.

Meutya mengatakan, pada April 2017 lantas surat edaran pelanggaran telah disebarkan ke media-media itu.

Ia juga memperoleh info kalau KPI sudah menjatuhkan sanksi teguran tercatat pada empat stasiun tv itu karna dikira menayangkannya terlalu berlebih.

” Bila surat teguran KPI juga diabaikan, saya minta supaya empat stasiun TV itu dievaluasi lagi izin siarannya karna menyangkut frekwensi punya umum, ” tutur Meutya lewat siaran pers, Minggu (14/5/2016).

Meutya mengatakan, frekwensi punya umum tak semestinya dipakai untuk kebutuhan grup spesifik dengan terlalu berlebih.

Ia memohon supaya teguran KPI pada instansi penyiaran itu dapat jadi pertimbangan Kemenkominfo berkaitan perpanjangan izinnya. Menurut Meutya, sanksi administratif saja kurang.

” Jika memang perlu KPI serta Menkominfo lakukan moratorium semuanya iklan politik serta kampanye yang bakal dikerjakan peserta pemilu sebelumnya dimulainya saat kampanye, ” kata Meutya.

Baca Juga : Tindakan Dukung Ahok di New York Targetkan 1. 000 Peserta

Ketua DPP Partai Golkar itu mensupport penguatan KPI. Satu diantaranya dengan menggodok Undang-Undang Penyiaran yang telah cukup lama berjalan.

Ia yakini th. ini UU Penyiaran bakal usai berbarengan dengan Undang-Undang Radio Tv Republik Indonesia (RTRI).

Terlebih dulu dikabarkan, KPI Pusat menjatuhkan sanksi teguran tercatat pada empat stasiun tv, yaitu RCTI, Global TV, MNC TV serta INEWS TV.

Sanksi itu diberikan atas pelanggaran Dasar Tingkah laku Penyiaran serta Standard Program Siaran (P3 & SPS) yang dikerjakan dalam siaran iklan Partai Perindo.

Komisioner KPI Pusat Koordinator Bagian Pengawasan Isi Siaran Hardly Stefano, mengatakan, siaran iklan Partai Perindo tak ikuti ketetapan P3 serta SPS yang menyebutkan kalau program siaran harus untuk digunakan untuk kebutuhan umum serta untuk tidak kebutuhan grup spesifik.

Empat stasiun TV itu dinilai tidak mematuhi Pasal 11 P3 KPI th. 2012 dan Pasal 11 ayat (1) SPS KPI th. 2012. Karenanya, KPI memerintahkan pada ke empat stasiun tv itu untuk hentikan siaran iklan Partai Perindo.

” KPI menilainya, penayangan Iklan Partai Perindo adalah pelanggaran atas perlindungan kebutuhan umum, ” tutur Hardly.

Waktu di konfirmasi, Corporate Director MNC Group Syafril Nasution mengatakan, pihaknya bakal pelajari pemberian sanksi teguran tercatat yang didapatkan KPI.

” Bila memanglah itu telah jadi ketentuan, pasti bakal kami tekuni. Namun, menurut kami sekarang ini, penayangan iklan Perindo itu tak menyalahi ketentuan, ” tutur Syafril waktu di konfirmasi, Jumat (12/5/2017).

Sedang Sekretaris Jenderal Partai Perindo Ahmad Rofiq yakini partainya tidak tidak mematuhi ketentuan apa pun berkaitan pemasangan iklan di tv.

Menurutnya, surat teguran yang dijatuhkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) salah alamat. Sebab, Rofiq menilainya kalau iklan itu bukanlah sisi dari siaran MNC Group.

Support by : kompas.com