Jengkel Dipandang Kuda Troya, Dirdik KPK Bongkar Kekurangan Penyidik di Masalah E-KTP

Jengkel Dipandang Kuda Troya, Dirdik KPK Bongkar Kekurangan Penyidik di Masalah E-KTP

                JAKARTA, Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Brigjen (Pol) Aris Budiman mendadak mengungkap kekesalannya pada beberapa pihak di internal KPK.

Aris jengkel karena dipandang jadi kuda troya di internal instansi itu.

” Didalam KPK diperkembang seakan-akan saya ini seperti kuda troya. Saya katakan kalau saya yaitu kuda troya untuk oknum-oknum yang gunakan kesucian KPK untuk kebutuhan pribadi, ” tutur Aris waktu didapati di Gedung KPK Jakarta, Jumat (6/4/2018).

Menurut Aris, terlebih dulu dia memajukan bekas penyidik KPK yang telah kembali pada institusi Polri supaya bekerja kembali di KPK.

Aris menilainya, penyidik itu mempunyai kekuatan yang baik.

Pemberitahuan tentang penerimaan pegawai itu di sampaikan lewat surat elektronikpada Jumat pagi. Walau sekian, menurut Aris, langkahnya untuk menghadirkan kembali penyidik lama itu tidak diperbolehkan oleh beberapa pihak di internal KPK.

Aris menyebutkan, pihak-pihak yg tidak sama pendapat dengannya jadi menuduh dia jadi musuh didalam KPK. Dia lalu membalas surat elektronikyang diantar untuk internal KPK itu.

” Saya balas e-mail itu. Saya katakan kalau saya yaitu kuda troya untuk oknum yang gunakan kesucian KPK untuk kebutuhan pribadi, ” kata Aris.

Walau sebenarnya, menurut Aris, tidak semuanya penyidik memiliki integritas serta kekuatan yang baik.

Baca Juga : OJK Merencanakan Terbitkan 50 Izin Usaha Bank Wakaf MIkro Th. Ini

Aris mencontohkan, penyidik yang awalannya mengatasi masalah sangkaan korupsi pengadaan ktp berbasiskan elektronik (e-KTP).

” Saya masuk 16 September 2015, perkara telah jalan dua th.. Pak Pardi yang barusan baru dilantik, berkali-kali kami titel (titel perkara), tapi itu tidak jalan, ” kata Aris.

Menurut Aris, waktu itu Pelaksana Pekerjaan Direktur Penuntutan Supardi memohon padanya untuk memasukkan sebagian jaksa penuntut dalam tim penyidik masalah e-KTP.

Akhirnya, menurut Aris, perlakuan masalah e-KTP selalu berkembang sampai sekarang ini.

Aris menyebutkan, waktu komposisi penyidik dirubah, terdapat banyak pertanyaan yang keluar.

Pertama, jaksa peneliti menilainya kalau perlakuan cuma fokus pada proses project e-KTP. Walau demikian, tidak sempat masuk pada rencana project.

Ke-2, menurut Aris, Johannes Marliem dari perusahaan Biomorf tidak sempat di check. Diluar itu, kantor Biomorf juga tidak sempat digeledah.

” Anda dapat check, ini perkataan saya dapat berisiko hukum untuk saya, ” kata Aris.

Menurut Aris, ciri-khas tiap-tiap penyidik semestinya sama dalam mengatasi perkara. Ia menyebutkan, penggeledahan semestinya dikerjakan.

Bahkan juga, menurut Aris, dalam perkara beda, penggeledahan dikerjakan cuma berselang 2 jam sesudah titel perkara dikerjakan.

” Kantor Polri, penegak hukum saja digeledah. Mengapa satu instansi ini tidak digeledah? Ada apa? Itu pertanyaan-pertanyaan untuk saya semua, ” kata Aris.

Support by : kompas.com