Jelang Tahun Politik 2019, Etika Komunikasi Politik Perlu Dijaga

Mendekati Penentuan Presiden (Pemilihan presiden) yang akan jatuh pada Juni 2019 yang akan datang keadaan perpolitikan di Indonesia semakin memanas. Bukan sekedar beradu opini antar orang politik, keriuhan juga berlangsung di kelompok simpatisan peserta kontestasi politik 2019.

Menyikapi keadaan ini MPR RI juga mengadakan Diskusi Empat Pilar MPR RI bersama dengan Koordinator Wartawan Parlemen dengan topik “Etika Politik Pilpres”, Jumat (16/11/2018) kemarin. Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI Agun Gunanjar Sudarsa didatangkan menjadi pembicara pada diskusi yang diselenggarakan di Ruangan Diskusi Press Room Parlemen, Lobby Gedung Nusantara III, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD, Senayan itu.

Pada diskusi itu Agun Gunanjar memandang kejadian sama-sama sindir dengan beberapa arti antar peserta kontestasi Pemilihan presiden 2019, diskursus-duskursus politik sekitar Pileg serta Pemilihan presiden yang membuat rakyat tidak berubah pintar dalam memastikan pilihan, sampai sikap reaktif simpatisan ke-2 tim terpenting saat menyentuh rumor SARA makin mencemaskan.

“Mendekati Pemilihan presiden 2019 bangsa Indonesia sangat banyak diskursus-diskursus yang tidak ada faedahnya benar-benar. Semua campur aduk, hingga tiada diakui kita terjerat dalam diskursus yang tidak mendidik. Fungsi norma komunikasi politik terpenting menjadi keseimbangan dalam kerumitan semacam ini,”ujarnya.

Agun tidak lalu mempersalahkan peserta Pemilihan presiden 2019 atas terjadinya keadaan politik yang semakin memanas. Menurut dia keadaan ini wajar berlangsung mendekati tahun politik. Diluar itu dia menjelaskan keadaan ini adalah dari hasil perubahan politik di Indonesia semenjak saat reformasi.

“Semua komponen bangsa turut bertanggungjawab, termasuk juga beberapa elit politik, ya kita semua. Oleh karenanya satu perihal yang butuh dimengerti serta diakui, norma dalam berpolitik terpenting untuk masih diaplikasikan,” tuturnya kembali.

Baca Juga : Uang Suap Bupati Pakpak Bharat Diduga untuk Amankan Kasus Hukum Istrinya

Agun memberikan, ada prasyarat yang perlu dipenuhi bila bangsa Indonesia ingin bangun norma politik yang baik untuk membuat keadaan aman mendekati tahun politik. Menurut dia, tiap-tiap peserta kontestasi politik butuh mempunyai susunan yang baik. Diluar itu, berjalan sesuai dengan manfaat semasing. Dengan begitu, publik akan lihat semua sesuatunya dengan positif.

“Analoginya seperti satu band musik, ada gitaris, penyanyi, basiss, serta drummer. Nah, semasing menjalankan fungsinya, sesuaikan dengan irama serta masuk di timing yang cocok. Bila itu Jadi terciptalah satu alunan irama musik yang serasi serta enak didengar. Sesudah musiknya enak didengar baru bicara masalah norma tampilan band itu apa wajar dilihat, karyanya pas ataukah tidak dengan lingkungan serta keadaan kekinian,” katanya.