Istana: Presiden Masih Pertimbangkan Perppu KPK

Jakarta – Tenaga Pakar Penting Kantor Staf Presiden (KSP) Ifdhal Kasim mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih memperhitungkan berkaitan Perppu KPK. Ifdal menyebutkan Jokowi masih memperhitungkan beberapa saran dari akademisi atau parpol pendukungnya.

“Saat ini presiden dengan mengevaluasi semua alasan yang ada hingga beliau ingin memutuskan akan keluarkan butuh ataukah tidak (Perppu KPK). Saat ini belumlah ada konklusi,” kata Ifdhal, dalam diskusi bertopik Perppu KPK antara Desakan Publik serta Jepitan Partai Politik, di Gado Gado Boplo Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2019).

Ifdhal menjelaskan Jokowi awalnya sudah berjumpa beberapa tokoh akademisi atau dari parpol simpatisan. Namun, menurut dia Jokowi masih memperhitungkan faktor kegentingan serta hal yang memaksakan pentingnya diedarkan Perppu KPK.

Dia menyebutkan dalam ketentuan MK, kegentingan yang disebut terdapatnya kekosongan hukum, ada hukum yang tidak baik serta harus ditukar. Menurut dia, Jokowi akan memperhitungkan semua input dari semua pihak berkaitan penerbitan Perppu KPK.

Baca Juga : PAN Terima Pengunduran Diri Faldo Maldini: Selamat Jalan!

“Pasti presiden akan memberi opini dari semua input yang ada itu apa kewenganan konstitusional presiden ini dipakai ataukah tidak dalam kondisi kegentingan yang disebutkan mmaksa barusan,” katanya.

Awalnya, perwakilan mahasiswa dari beberapa kampus menekan ke Jokowi untuk selekasnya menerbitkan Perppu KPK. Mereka meneror akan mengadakan tindakan semakin besar bila tuntutannya tidak dipenuhi.

Sedang, menurut Ketua umum Partai NasDem Surya Paloh, saran Perppu KPK diulas waktu Jokowi serta ketua umum partai politik konsolidasi berjumpa pada Senin (30/9) malam. Menurut dia, inspirasi penerbitan Perppu KPK dari demonstrasi mahasiswa ialah pertimbangan yang gawat. Tetapi, sekarang, UU KPK yang sudah disahkan sedang digugat ke Mahkamah Konstitusi.

“Sebab telah masuk pada persengketaan di Mahkamah Konstitusi (MK), ya salah jika keluarkan Perppu. Jadi kita nantikan dahulu bagaimana proses di MK meneruskan tuntutan itu. Jadi yang pasti presiden bersama dengan semua partai-partai pengusungnya memiliki satu bahasa yang sama,” kata Surya Paloh di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (2/10).

“Untuk sesaat tidak ada. Belum terpikirkan keluarkan Perppu,” sambungnya.