HNW: Jangan Mubazirkan Hak Pilih Kita

Di depan beberapa ratus anggota Serikat Pekerja Nasional (SPN), Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menjelaskan dianya untuk ke-2 kalinya berjumpa dengan mereka dalam acara yang sama. “Ini Publikasi Empat Pilar yang ke-2 dengan SPN”, katanya saat memulai pemaparan publikasi.

Dalam acara yang diadakan di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, 8 November 2018, HNW mengutarakan publikasi yang dikerjakan oleh MPR adalah amanat dari UU. No. 17 Tahun 2014 Mengenai MPR, DPR, DPD, serta DPRD. “Dengan demikian kita menjalankan undang-undang”, katanya. Dengan lakukan publikasi, menurut Wakil Ketua Tubuh Wakaf Pondok Pesantren Gontor itu MPR sudah patuhi ketentuan hukum yang ada. “Sehingga rakyat jadi percaya”, katanya.

Dalam lakukan publikasi, dimaksud MPR memakai beberapa cara, seperti melalui pintar jeli, outbond, focus grup discussion, training of trainer, legal drafting, debat konstitusi, seni serta budaya, dan cara yang lain. Diutarakan, dianya terasa takjub waktu lomba pintar jeli Empat Pilar yang peserta hadir dari kelompok pelajar SMA. Mereka dapat ingat UUD NRI Tahun 1945, istilahnya dari A sampai Z. “Luar biasa”, tuturnya.

Selanjutnya disebutkan, publikasi yang dikerjakan itu bekerja bersama dengan beberapa pihak seperti guru, tokoh penduduk, tokoh agama, pemerintah daerah, perguruan tinggi, TNI, Polri, pekerja atau buruh, serta elemen penduduk yang lain. “Dari semua yang dikerjakan memberikan tempat publikasi begitu jelas legal hukumnya”, kata pria asal Klaten, Jawa Tengah, itu.

Dalam publikasi yang didatangi oleh Ketua SPN Banten, Ahmad Syaukani, HNW menuturkan bagaimana proses lahirnya Pancasila. Proses itu diawali dari pidato Bung Karno dalam Sidang BPUPKI pada 1 Juni 1945, lalu Pancasila 22 Juni 1945, sampai 18 Agustus 1945. “Proses lahirnya Pancasila lewat situasi yang begitu demokratis”, katanya. Ada pendapat serta input dalam proses itu seperti apakah yang akan diberi nama dari lima ide besar yang dilemparkan Bung Karno. Pancasila dilahirkan oleh beberapa kelompok dengan latar suku, agama, profesi, yang bermacam untuk menyetujui serta bertanggungjawab dalam membuat satu kebersamaan, Indonesia.

Karena itu publikasi yang diselenggarakan diperuntukkan tingkatkan cinta semua elemen bangsa pada Indonesia. Seperti proses lahirnya Pancasila yang dilahirkan oleh kelompok Islam serta berkebangsaan jadi dengan publikasi permasalahan yang ditemui bangsa ini yaitu islamophobia serta berkebangsaan phobia tidak berlangsung. “Supaya tidak berlangsung fitnah antar golongan”, katanya. Disebutkan peran grup Islam pada negara dan bangsa begitu penting serta fundamental, demikian pula peran dari grup berkebangsaan.

Jika ada masukan serta perbincangan diinginkan untuk melakukan perbaikan keadaan negara dan bangsa. “Pendiri bangsa dulu mengkritik dengan baik serta benar”, tuturnya. Masukan dipandang oleh HNW menjadi bukti kita cinta pada negara dan bangsa. Dalam masukan umumnya ingin terciptanya satu tatanan yang adil. “Soal keadilan, dalam Pancasila dimaksud 2x, pada SIla II serta Sila V”, katanya.

Baca Juga : China Ungkap Tampilan Pesawat Drone Siluman Terbarunya, CH-7

Menurut dia, UUD memberikan ruangan yang begitu lebar pada rakyat untuk melakukan perbaikan keadaan bangsa diantaranya melalui Pemilu. Karena itu jika kita pilih calon pemimpin, diharap pilih yang memiliki kemampuan, baik, serta memprioritaskan kebutuhan bangsa. Hal tersebut dikatakan sebagai langkah konstitusional. “Untuk itu janganlah mubazirkan hak pilih kita”, tegasnya. “Jangan memandang satu nada tidak bermakna, satu nada dapat membuat keadaan yang lebih baik”, imbuhnya.

UUD memberikan ruangan untuk pergantian ke arah keadaan yang lebih baik disebutkan bukan sekedar pada permasalahan kedaulatan rakyat. Dalam pendidikan juga mengarahkan negara dan bangsa pada arah seperti amanat yang tercantum dalam Pembukaan UUD. “Negara tidak membiarkan pendidikan demikian saja”, katanya. “Pendidikan kita mengarahkan pada penduduk yang beriman, bertakwa, serta memiliki akhlak yang mulia”, imbuhnya.