Forum Perguruan Tinggi Muhammadiyah Surati Presiden & DPR Tolak Revisi UU KPK

Forum Perguruan Tinggi Muhammadiyah Surati Presiden & DPR Tolak Revisi UBANTUL – Sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah menolak rencana pemerintah dan DPR RI melakukan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia akan mengirim surat pernyataan ke Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR Bambang Soesatyo.

Ketua Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Trisno Raharjo, mengatakan sejak dikeluarkannya Rancangan Undang-Undang KPK, dekan bersama dosen telah mendiskusikan dan mencermati isi dari RUU yang baru. Mereka juga memberikan pandangan serta argumen atas rencana revisi UU KPK.

Ia mengungkapkan saat ini ada 10 surat dari sekira 40 fakultas hukum perguruan tinggi Muhammadiyah yang masuk. Masing-masing dari 36 universitas dan 4 sekolah tinggi Muhammadiyah yang ada di Tanah Air. Trisno mengatakan, begitu semuanya terkumpul akan dikirim ke Presiden Jokowi dan Ketua DPR.U KPK

“Intinya adalah untuk dikaji ulang revisi RUU KPK, karena revisi itu bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi dan melemahkan KPK,” tuturnya di Fakultas Hukum UMY, Selasa 11 September 2019.

Sementara Sekretaris Forum Dekan Fakultas Hukum dan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Indonesia, Rahmat Muhajir Nugroho, mengatakan pihaknya telah mencermati dan mengkaji revisi UU KPK.

Ia mengatakan pada perubahan kedua tentang KPK ada sejumlah poin yang justru berpotensi melemahkan kedudukan KPK. “Ada tujuh poin yang kami rasa berpotensi melemahkan KPK,” jelasnya.

Baca Juga : Kuat di Tes Misano, Quartararo Optimis Hadapi MotoGP San Marino 2019

Rahmat mencontohkan, seperti pada kelembagaan KPK yang diatur dalam Pasal 3 sebagai lembaga pemerintah pusat yang bersifat independen jadi tidak bermakna jika disebut sebagai lembaga pemerintah pusat. Selain itu terkait kewenangan KPK dalam melakukan penuntutan dibatasi dengan koordinasi dengan Jaksa Agung.

“Hal ini bisa memengaruhi independensi KPK,” tutur Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (UAD) tersebut.

Forum juga menengarai adanya upaya sistemtik untuk melemahkan, bahkan melumpuhkan peran KPK. Oleh karena itulah forum berharap Presiden Jokowi tidak menindaklanjuti inisiatif DPR RI terkait revisi UU KPK.