DPRD Sebut Pemkot Jaktim Tak Sosialisasikan Rencana Penggusuran di Cakung Cilincing

JAKARTA – Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta Syarif menyampaikan, Pemerintah Kota Jakarta Timur serta deretan Camat Cakung belum pernah menyosialisasikan gagasan penggusuran di Jalan Cakung Cilincing, Jakarta Timur, pada masyarakat.

Hal tersebut yang membuat masyarakat pada akhirnya berdemo di Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu (5/9/2018) kemarin.

“Tidak sempat bertemu, tidak sempat bicara dengan masyarakat, sepihak sosialisasinya, hanya nyebarin surat mesti geser, persiapannya demikian minggu, tetapi tidak sempat lakukan dialog,” kata Syarif, Jumat.

Syarif menyayangkan sikap Pemkot Jakarta Timur serta jajarannya. Dia mengemukakan, pembangunan yang dikerjakan pemerintah tidak bisa dikerjakan dengan beberapa cara represif.

Syarif menjelaskan, Komisi A DPRD DKI akan selekasnya menyebut ke-2 pihak untuk perantaraan hingga ada dialog diantara mereka. Pemanggilan ke-2 pihak gagasannya dikerjakan sesudah rapat tubuh biaya tuntas.

“Komisi A akan menyebut lagi agar mereka setuju untuk berdialog dahulu, bernegosiasi, agar pendapat masyarakat jika ada trase pilihan, didengar serta dilaksanain,” kata Syarif.

Beberapa masyarakat Jalan Cakung Cilincing berdemo di muka Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu kemarin.

Mereka mengharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menepati janji kampanyenya tidak untuk lakukan penggusuran.

“Masyarakat Jalan Cacing (Cakung Cilincing) menampik penggusuran serta menampik rusun. Kami mengharap tuntutan kami dipenuhi sama dengan janji Pak Gubernur,” tutur Ketua Aliansi Madura Menyatu, Ahmad, waktu berorasi.

Sekretaris Kota Jakarta Timur Usmayadi menyampaikan, bangunan-bangunan di Jalan Cakung Cilincing akan digusur untuk project normalisasi aliran.
menahan banjir di lokasi permukiman di Cakung Barat.

“(Untuk) normalisasi aliran, itu banjir di lokasi sampingnya, di permukiman,” tutur Usmayadi, Rabu malam.

Baca Juga : Jelang Pemilu 2019, Ketua MPR : Tidak Boleh Ada Keributan dan Terpecah Belah

Ada 122 bangunan yang perlu dibongkar untuk memperlancar normalisasi aliran disana. Bangunan-bangunan itu jadikan tempat usaha, rumah, serta kontrakan.

Pemkot Jakarta Timur telah melayangkan surat peringatan ke-2 (SP2) supaya masyarakat kosongkan bangunan sebelum pemerintah lakukan penggusuran paksa.