Ditjen PAS: Tidak Ada Permintaan Khusus dari Ahok Selama Jalani Pidana

JAKARTA – Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM Ade Kusmanto mengatakan, mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) tidak pernah memiliki permintaan khusus apa pun selama menjalani masa pidana.

Ahok diketahui menjalani masa pidana sebagai narapidana kasus penodaan agama di Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

“Pak Ahok selama ini tidak banyak permintaan ya. Jadi, (Ahok) menjalani pidana apa adanya seperti warga binaan lainnya, tidak ada permintaan-permintaan khusus,” ujar Ade kepada Kompas.com di Kantor Ditjenpas, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Rabu (19/12/2018).

Selain itu, Ade menyebut Ahok tidak banyak menggunakan hak-haknya sebagai narapidana. Contoh hak yang tidak digunakan Ahok yakni cuti mengunjungi keluarga dan cuti menjelang bebas. Padahal, Ahok memenuhi syarat untuk mengajukan dua jenis cuti tersebut.

“Saya yakin ada pertimbangan lain yang membuat keluarga dan Pak Ahok sendiri tidak mengajukan hak-haknya,” kata dia.

Contoh lainnya yang tidak dimanfaatkan Ahok yakni bebas bersyarat. Ahok lebih memilih mendekam lebih lama di balik jeruji besi untuk bebas murni.

“Yang bersangkutan (Ahok) sebenarnya sudah harus bebas kalau bersyarat, tapi yang bersangkutan malah enggak mau,” ucap Ade.

Ahok divonis hukuman dua tahun penjara atas kasus dugaan penodaan agama. Dia langsung ditahan sejak vonis dibacakan pada 9 Mei 2017.

Ahok kini diusulkan mendapatkan remisi satu bulan pada hari raya Natal 2018.

Pemotongan masa tahanan pada Natal 2018 merupakan remisi ketiga yang diperoleh Ahok.

Baca Juga : Kata Khofifah, Akseptabilitas Jokowi di Madura Meningkat

Ahok sebelumnya pernah mendapat remisi Natal 2017 selama 15 hari dan remisi pada 17 Agustus 2018 selama dua bulan.

Dengan demikian, total remisi yang diperoleh Ahok yakni 3 bulan 15 hari. Dengan total remisi itu, Ahok diperkirakan akan bebas pada 24 Januari 2019.