Dilarang Pecat PNS, Ini Kewenangan Pejabat dengan Status Plh atau Plt

JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara tegas menyampaikan pejabat dengan status Pelaksana Harian (Plh) dan Pelaksana Tugas (Plt) tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi kepegawaian dan alokasi anggaran.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebutkan, adalah keputusan dan/atau tindakan yang memiliki dampak besar seperti penetapan perubahan rencana strategis dan rencana kerja pemerintah.

Sedangkan yang dimaksud dengan perubahan status hukum kepegawaian, menurut Kepala BKN, Plh atau Plt tidak berwenang melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.

Baca Juga : Marquez Yakin Bisa Hentikan Kutukan di Red Bull Ring

Lewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas pada aspek kepegawaian adalah melaksanakan tugas sehari-hari pejabat definitif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menetapkan sasaran kerja pegawai dan penilaian prestasi kerja pegawai. Menetapkan surat kenaikan gaji berkala.