Ceramah Mengenai PKI, Alfian Tanjung Ditahan Polisi

Ceramah Mengenai PKI, Alfian Tanjung Ditahan Polisi

           JAKARTA, Penyidik Bareskrim Polri menahan Dosen Kampus Muhammadiyah Prof. Dr Hamka (UHAMKA) Alfian Tanjung sesudah di check sebagai tersangka.

Alfian disangka lakukan fitnah serta pencemaran nama baik dengan mengungkit Partai Komunis Indonesia dalam ceramahnya.

Kepala Sisi Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul menyampaikan, Alfian ditahan mulai sejak Selasa (30/5/2017).

” Yang berkaitan ditahan mulai sejak hari ini, ” tutur Martinus, waktu di konfirmasi.

Alfian dilaporkan oleh seseorang warga Surabaya, Jawa Timur, bernama Sujatmiko karena memberi ceramah dengan materi mengenai PKI.

Waktu itu, dia tengah berceramah di Masjid Mujahidin, Surabaya.

Martinus menyampaikan, penahanan Alfian adalah pertimbangan objektif serta subjektif penyidik.

” Penahanan telah sesuai sama ketetapan undang-undang, ” kata Martinus.

Alfian terlebih dulu dilaporkan oleh Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki karna menyebutkan Teten yaitu kader PKI.

Ia juga menyampaikan kalau gedung Kantor Staf Presiden yang terdapat di Gedung Binagraha, Kompleks Istana Presiden, kerap jadikan tempat rapat PKI oleh Teten serta kawan-kawannya.

Baca Juga : Bonucci Masuk Radar Real Madrid

Alfian mengakui miliki bukti atas tuduhannya itu. Ia siap membuktikannya di depan penyidik.

” Siap dapat. PKI bangkit itu the real is come back, ” tutur Alfian waktu didapati di kantor Dewan Pers, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (8/3/2017).

Diluar itu, Alfian juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya karna menyebutkan kader PDI-P serta orang dekat Presiden Joko Widodo yaitu PKI.

Dalam akun Twitternya, Alfian menulis kalau sejumlah 85 % kader PDI-P adalah kader PKI.

Alfian sempat juga menyebutkan Anggota Dewan Pers Nezar Patria sebagai kader PKI. Nezar segera melayangkan somasi.

Sesudah terima surat teguran itu, Alfian mengakui salah serta salah dengan menyebutkan Nezar sebagai kader PKI waktu berceramah di sebagian komune pengajian.

Presiden Joko Widodo terlebih dulu menyatakan, Pancasila adalah hanya satu ideologi di Indonesia.

Oleh karenanya, bila ada organisasi orang-orang yang menginginkan keluar atau mengganggu ideologi Pancasila dan pilar negara yang lain, yaitu UUD 1945, NKRI serta Bhinneka Tunggal Ika, dikira bertentangan dengan hal yang begitu fundamental untuk bangsa Indonesia.

Jokowi juga meyakinkan, negara akan tidak diam dalam hadapi beberapa gerakan yang merongrong itu.

” Bila ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk, ” kata Jokowi.

Bukan sekedar yang anti-Pancasila, bahkan juga negara akan ‘menggebuk’ ormas yang berhaluan komunis.

Hal tersebut ditata dalam Ketentuan MPRS Nomor 25 Th. 1966 yang menyebutkan kalau Partai Komunis Indonesia yaitu organisasi terlarang.

” Ya kita gebuk, kita tendang, telah terang itu. Janganlah di tanyakan lagi. Janganlah di tanyakan lagi. Payung hukumnya terang, TAP MPRS, ” tutur Jokowi.

Support by : kompas.com