Cegah Penyelundupan, KKP Perketat Pengawasan terhadap Pelabuhan Tak Resmi

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang bersinergi dengan aparat dari berbagai instansi terkait berupaya memperketat pengamanan untuk mencegah penyelundupan komoditas sektor kelautan dan perikanan melalui pelabuhan tidak resmi.

“Penyelundupan melalui bandara sudah berhasil diatasi. Sekarang kami berupaya mengawasi penyelundupan melalui pelabuhan-pelabuhan tambahan yang tidak resmi,” kata Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan KKP Rina di Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Menurut dia, pengetatan jalur penyelundupan sangat penting karena penyelundupan yang digagalkan petugas bila dikonversi, nilai kerugian negara bisa mencapai lebih dari Rp1 triliun. Rina mengungkapkan saat ini pihaknya sudah memiliki peta jaringan penyelundupan.

“Dalam waktu dekat kami akan bisa menyelesaikan setahap demi setahap,” katanya.

Sementara itu, pengamat kelautan dan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim menyatakan, pemerintah perlu serius membangun sentra perbenihan di berbagai daerah yang terjangkau dan bermanfaat bagi masyarakat pesisir, guna mengatasi penyelundupan benih lobster.

Baca Juga : Petrucci Perpanjang Kontrak Semusim Lagi di Mission Winnow Ducati

“Belum adanya upaya serius pemerintah untuk membangun sentra pembenihan dan pengembangbiakan lobster secara serius juga menjadi penyebab kian maraknya penyelundupan,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang sangat terbuka dari aspek keamanannya, sehingga penting juga disorot sejauh mana koordinasi dan sinergi antar-aparat keamanan.

Menurut dia, bila masih terjadi kebocoran atau penyelundupan, maka aparat keamanan juga mesti mengevaluasi sistem keamanan yang mereka bangun agar tidak ada oknum yang terlibat di dalam penyelundupan tersebut.