Asosiasi Tol Pertanyakan Gagasan Pemerintah Turunkan Tarif Tol

Asosiasi Tol Pertanyakan Gagasan Pemerintah Turunkan Tarif Tol

              JAKARTA, Asosiasi Tol Indonesia (ATI) mempertanyakan langkah pemerintah yang merencanakan untuk turunkan tarif tol transportasi logistik. Ketua ATI Fatchur Rohman mengakui, sampai sekarang ini pihaknya belum juga di ajak bicara oleh pemerintah berkaitan hal tersebut.

Dia menilainya pemerintah telah mengintervensi serta cukup mengganggu iklim investasi. Pasalnya, tarif tol sebenarnya telah ditata dalam Undang-Undang Nomor 38 Th. 2004 mengenai Jalan. UU itu mengatakan, tarif tol bisa naik sepanjang dua th. sesuai sama inflasi.

” Jadi, bila hingga di turunkan apa tidak menyalahi UU? Itu telah bentuk dari intervensi. Walau sebenarnya, UU berbentuk eksekutif yang pantas ditempuh, ” ucap dia seperti diambil dari Kontan. co. id, Selasa (27/3/2018).

Menurutnya, beberapa investor baik asing ataupun lokal begitu rawan dengan hal itu. Hingga di kuatirkan keyakinan investor juga akan turun serta berimbas begitu besar. Terutama, Indonesia masih tetap perlu investasi terutama di bidang infrastruktur.

Fatchur juga mengemukakan, bila menginginkan berikan keringanan untuk industri logistik janganlah diliat dari satu bagian saja yaitu dari tarif tol, tapi juga keseluruhannya dari mulai tarif tol serta harga truk.

” Tapi ini mengapa dampaknya juga hingga ke kendaraan pribadi yang sebenarnya, mereka masih tetap dapat untuk membayar, ” kata dia.

” Bila memanglah fokusnya ke logistik ya konsentrasi saja, contoh kendaraan membawa beras dapat diberi potongan 50 % dong, ” sambungnya.

Karenanya, pemerintah juga diimbau tidak untuk tergesa-gesa dalam membuat ketentuan ini. Pasalnya, efek dari penurunan ini juga akan luas sampai ke perbankan, karna 70 % dari dana investasi tol datang dari perbankan.

Baca Juga : Kemendagri Ingatkan Anies untuk Patuhi Ombudsman bila Tidak Menginginkan Dinonaktifkan

Hingga bila konsesi diperpanjang, jadi juga akan muncul kecenderungan tidak berhasil bayar ke bank. Insentif kontan deficiency dukungan (CDS) yang dicanangkan pemerintah juga dinilai belum juga terang. ” Oleh karena itu mesti ada satu pertemuan untuk ini, karna investasi di jalan tol itu mahal serta berefek periode panjang, jadi tolong dipikirkan juga kami ini, ” tutup Fatchur.

Terlebih dulu, Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan, juga akan berjumpa dengan ATI besok, Selasa ini. ” Karna semua mesti telah usai sebelumnya laporan ke Presiden, ” kata dia di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian Senin (25/3/2018).

Dia menyebutkan, CDS di tawarkan pemerintah untuk memberi utang untuk BUJT. Utang itu juga juga akan dikerjakan lewat PT Fasilitas Multi Infrastruktur jadi instansi pembiayaan infrastruktur Indonesia.

Meskipun demikian, berkaitan nilainya, Basuki katakan masih tetap disusun oleh Kementerian Keuangan. ” Yang tentu kami dari pemerintah mustahil membiarkan investor kesusahan, ” sebutnya.

CDS adalah insentif dari pemerintah untuk menambal ada keunggulan dalam memikul cost karna konsesi diperpanjang.

Sesaat Wakil Menteri Keuangan Madiarsmo menyebutkan, berkaitan insentif itu juga akan ditata selanjutnya lewat Ketentuan Menteri Keuangan (PMK). ” Kelak juga akan ada PMK, masih tetap disusun, karna nanti tidak cuma tax holiday ada instrumen baru, ” tutur dia. (Cahaya Putri S. Utami)

Support by : kompas.com