Artidjo: Rakyat Butuh Caleg Bersih, Bukan Bekas Koruptor

JAKARTA – Bekas Hakim Agung Artidjo Alkostar menilainya pencalonan kembali bekas koruptor jadi calon legislatif dalam pemilu tidak elok dengan norma.

Menurut dia, rakyat memerlukan bahan baku pemimpin paling baik jadi wakilnya di parlemen. Oleh karenanya, calon legislatif sebaiknya bersih serta tidak cacat hukum, bukanlah sisa koruptor.

” Saya sangka hal yang memprihatinkan bila koruptor itu masih tetap bisa mencalonkan sekali lagi, ” katanya di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Rabu (29/5/2018).

Ia menjelaskan, Indonesia yaitu negara yang besar dengan sumber daya manusia yang berlimpah. Artidjo percaya banyak SDM yang berkwalitas serta layak untuk maju jadi caleg 2019.

Bacalah juga : Jokowi Minta KPU Pelajari Sekali lagi Larangan Bekas Napi Korupsi Nyaleg

Oleh karenanya, menurut dia, tidak butuh beberapa bekas koruptor dipersilakan maju kembali dalam penentuan legislatif 2019. Begitu, ia percaya masa depan Indonesia semakin lebih baik.

” Dengan norma saya sangka itu semakin lebih baik, juga akan memberi prospek masa depan bangsa kita ini hingga dengan hal tersebut kita dapat memandang masa depan yang tambah baik serta agar tidak terbebani waktu dulu, ” kata dia.

Artidjo yang di kenal hakim yang ditakuti koruptor karna sering menaikkan masa hukuman tidak setuju apabila larangan bekas koruptor nyaleg dimaksud bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).

Sebab walau status koruptor, seorang juga dipenuhi hak-haknya oleh negara umpamanya hak jadi terdakwa serta hak di pengadilan. Namun, sesudah sistem itu, dengan hukum serta sosial kata dia, beberapa bekas koruptor ini sudah cacat dengan yuridis.

Baca Juga : Pengelola Tol Cipali Usul Diskon Tarif 15-17 Juni

Hal semacam ini lah yang dengan norma tidak pas seseorang bekas koruptor kembali mencalonkan kembali jadi calon pemimpin rakyat di pemilu.

Seperti di ketahui, Komisi Penentuan Umum (KPU) menyarankan melarang bekas koruptor untuk maju jadi caleg 2019. Namun saran itu memetik pro serta kontra, sebagain mensupport, namun beberapa sekali lagi malah menampiknya dengan beragam argumen.

Komisi Penentuan Umum tetaplah pada keputusannya untuk melarang bekas napi korupsi mencalonkan diri jadi Caleg.